DPC GARDU PRABOWO KOTA MEDAN

Sekretaris Jendral Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani menilai, krisis pangan bisa berimbas pada ketahanan bangsa Indonesia karena sangat berpengaruh kepada stabilitas negara.

“Hal itu bisa sangat berbahaya, bila krisis pangan terjadi karena akan berpengaruh kepada stabilitas negara. Dan pada akhirnya membahayakan ketahanan negara juga,” kata Muzani kepada wartawan, Senin (30/7), di Jakarta.

Gerindra meminta kepada pemerintah untuk secara serius mengatasi krisis bahan pangan, termasuk kelangkaan kedelai yang saat ini melanda Indonesia. “Kita minta pemerintah untuk bersungguh-sungguh untuk mengatasi kelangkaan bahan pangan,” kata anggota Komisi I DPR RI itu.

Muzani menegaskan, jika Partai Gerindra dipercaya berkuasa untuk mengendalikan pemerintahan, maka prioritas utama adalah mengatasi krisis pangan, terutama jika Ketua Dewan Pembinanya Prabowo Subianto menjadi Presiden.

“Kita akan lakukan saat Prabowo Subianto jadi presiden, Gerindra akan lakukan saat berkuasa. Karena itu ditentukan dengan keberanian penguasalah yang mengatur semua,” katanya.

Namun, imbuh dia, saat ini Partai Gerindra hanya bisa mengingatkan kepada pemerintah untuk berusaha sungguh-sungguh mengatasi kelangkaan bahan pangan. “Saat ini Gerindra adalah partai politik dan menjadi kewajiban parpol untuk mengingatkan pemerintah atau eksekutif,” katanya.

Ditambahkan, jika parpol diminta melakukan langkah-langkah seperti tugas-tugas pemerintah, maka hal itu tidak mungkin dalam kapasitas parpol. “Gerindra akan terus meyakinkan masyarakat kalau saat berkuasa akan melakukan langkah-langkah yang bisa membuat masyarakat tenang,” kata dia.

Muzani juga menegaskan, pemerintah tidak pernah serius mengantisipasi kelangkaan pangan, termasuk kedelai. Padahal kedelai adalah bahan pokok membuat tempe dan tahu yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia misalnya dengan menyediakan stok kedelai yang aman sampai 3-6 bulan kedepan.

Pemerintah juga tidak pernah serius berusaha untuk menciptakan swasembada kedelai dengan menciptakan lahan dan insentif baru bagi petani kedelai.

“Swasembada pangan yang selama ini jadi slogan pemerintah, ternyata menjadi slogan saja, tidak pernah diejawantahkan atau diimplementasikan menjadi tahapan swasembada pangan.

Kami tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah bangsa yang besar dengan luas lahan yang besar, jumlah petani yang banyak, pasokan pangan tergantung pada asing dan ini tidak boleh dibiarkan dan semua instansi harus antisipasi,” pungkas Muzani.